Zulfydar Zaidar Mochtar: Pusat Harus Dengar Aspirasi Mahasiswa Soal Ketimpangan Pembangunan

BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, menegaskan bahwa pemerintah pusat wajib mendengar suara mahasiswa terkait ketimpangan pembangunan di Kalbar. Ia menilai aksi mahasiswa di Pontianak selama dua hari terakhir menunjukkan kepedulian nyata sekaligus fungsi kontrol sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“DPRD Kalbar menegaskan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI,” ujar Zulfydar, dikutip dari PontianakInfo, Sabtu (30/8/2025).

Zulfydar menjelaskan bahwa sejumlah isu yang mahasiswa sampaikan, mulai dari tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset hingga penolakan kenaikan tunjangan DPR, memang termasuk kewenangan DPR RI. Meski begitu, ia memastikan DPRD Kalbar tidak tinggal diam dan tetap mengawal aspirasi tersebut agar tidak berhenti di daerah.

Ia juga menepis anggapan bahwa DPRD provinsi maupun kabupaten/kota menaikkan tunjangan. Menurutnya, DPRD Kalbar justru sedang melakukan efisiensi anggaran. “Kami tetap bekerja menjawab harapan rakyat meski melakukan efisiensi,” tegasnya.

Zulfydar menyatakan bahwa Fraksi PAN sejalan dengan mahasiswa dalam mendorong pemerataan pembangunan. Ia menyebut perjuangan itu salah satunya fokus pada peningkatan porsi dana bagi hasil bumi untuk daerah. “Karena itu kita sedang berjuang agar dana bagi hasil bumi bisa diperbesar untuk pembangunan,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menyoroti lemahnya dampak kekayaan sumber daya alam Kalbar terhadap kesejahteraan rakyat. Zulfydar menyampaikan bahwa sejarah panjang eksploitasi kayu, karet, hingga komoditas tambang tidak memberi manfaat signifikan bagi masyarakat.

“Zaman kayu habis kayu ditebang, zaman karet tidak juga mendapatkan hasil yang baik. Sekarang sawit, bauksit, dan tambang, kita dapatkan apa?” ujarnya dengan nada kecewa.

Sebagai wakil rakyat dari dapil Kota Pontianak, ia menilai wajar bila mahasiswa merasa kecewa atas kondisi tersebut. Zulfydar menegaskan pemerintah pusat harus lebih adil dalam pembagian dana bagi hasil pajak sumber daya alam.

“Kalbar ini penghasil sawit terbesar kedua, kontribusinya besar bagi pendapatan negara, tapi bagi hasilnya kecil. Makanya pemerintah pusat harus mendengar dan memperhatikan aspirasi mahasiswa soal ketimpangan pembangunan ini,” tegasnya.

Lima Tuntutan Utama Massa Aksi Kalbar Bergerak

Dalam aksi di Pontianak, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan yang mereka anggap mendesak untuk segera dijawab pemerintah dan DPR, yakni:

1. Mencabut tunjangan DPR RI yang dinilai melambung tinggi dan tidak sejalan dengan kondisi rakyat.

2. Menyetujui RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.

3. Meningkatkan gaji guru dan dosen yang masih jauh dari keadilan.

4. Menyelesaikan persoalan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) di Kalbar yang merusak lingkungan.

5. Menghentikan sikap represif aparat yang dianggap mereduksi demokrasi serta hak rakyat dalam menyampaikan aspirasi.

(pdp)