BGS Ungkap Alokasi Rp114 Triliun untuk Kesehatan 2026
BERITAINKALBAR.COM, LFESTYLE – Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp114 triliun dalam RAPBN 2026. Nilai ini meningkat sekitar 8% dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp105,6 triliun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan bahwa kenaikan anggaran ini akan difokuskan untuk memperkuat layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
“Saya akan menyampaikan anggaran dari Kementerian Kesehatan yang di tahun 2025 adalah Rp105,6 triliun. Di anggaran tahun 2026 naik sekitar 8% menjadi Rp114 triliun. Ini total yang dianggarkan di Kementerian Kesehatan,” jelas BGS saat konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jumat (15/8/2025). Dikutip dari CNBC indonesia
Fokus Utama Anggaran Kesehatan 2026
Budi merinci bahwa alokasi terbesar dari anggaran tersebut ditujukan untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan total Rp59 triliun. Selanjutnya, layanan rumah sakit akan menerima Rp30 triliun, sedangkan layanan primer seperti puskesmas dan posyandu mendapatkan Rp24 triliun.
“Setengahnya dianggarkan di Kemenkes, setengahnya lagi di pemerintah daerah,” imbuhnya.
Pembangunan RS dan Pendidikan Dokter Spesialis
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran khusus sebesar Rp9,7 triliun untuk pembangunan rumah sakit di 34 kabupaten/kota yang tergolong terpencil. Upaya ini dilakukan agar masyarakat di daerah pelosok bisa memperoleh akses kesehatan yang lebih merata.
Selain itu, ada juga anggaran Rp2,5 triliun yang diarahkan untuk mendukung pendidikan dokter spesialis. BGS menegaskan, dana tersebut akan disalurkan melalui pemerintah daerah.
“Anggarannya yang kita salurkan lewat pemda Rp12,7 triliun untuk men-support aktivitas layanan primer puskesmas posyandu di 508 kabupaten/kota,” jelasnya.
Komitmen Pemerintah di Era Prabowo
Kenaikan anggaran kesehatan ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Dengan alokasi Rp114 triliun, pemerintah berharap pelayanan kesehatan di seluruh wilayah bisa semakin inklusif dan berkualitas. (pdp)
