Pemuda Dayak Kalbar Tolak Rencana Transmigrasi Jika Masyarakat Lokal Masih Jadi Korban!
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemuda Dayak Kalbar, Agustinus Brayen Oneal Depaba. (Dok. Pemuda Dayak Kalbar)
BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Pemuda Dayak Kalbar mengeluarkan ultimatum keras kepada pemerintah pusat, agar menghentikan seluruh rencana transmigrasi di wilayah Kalbar jika negara masih abai terhadap keadilan dan hak-hak masyarakat lokal. Sikap ini ditegaskan dalam pernyataan resmi yang dirilis Kamis (26/6/2025), sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan yang selama ini terus berlangsung di tanah sendiri.
Program transmigrasi yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah justru dianggap sebagai proyek timpang dan diskriminatif. Transmigran mendapat rumah, lahan, dan pekerjaan. Sementara itu, masyarakat Dayak sebagai pemilik sah tanah Kalimantan justru hidup dalam ketidakpastian, tak punya lahan, tak punya penghasilan, bahkan banyak yang masih tinggal di rumah tak layak huni.
“Transmigrasi selama ini disertai fasilitas rumah, tanah, dan pekerjaan. Namun mirisnya, masyarakat lokal tempat transmigran ditempatkan ada yang tidak mempunyai tanah, pekerjaan bahkan masih ada rumah mereka yang tidak layak huni. Maka dengan ini, kami meminta dengan tegas agar pemerintah berlaku adil terhadap masyarakat lokal. Jika tidak, maka kami, Pemuda Dayak Kalimantan Barat, menolak dengan tegas seluruh rencana transmigrasi di wilayah ini,” tegas Agustinus Brayen Oneal Depaba selaku Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemuda Dayak.
Penolakan ini adalah peringatan keras: jangan jadikan Kalimantan hanya sebagai ladang eksploitasi dan lokasi pembuangan masalah dari wilayah lain. Menurut mereka, Kalimantan Barat sudah terlalu lama disulap menjadi ladang perkebunan, tambang, dan industri kayu demi keuntungan nasional, tapi imbal balik bagi rakyatnya nihil. Infrastruktur tertinggal, rakyat terpinggirkan, suara lokal diabaikan.
“Kami lelah menjadi penonton di atas tanah sendiri. Kalimantan Barat kaya, tapi kekayaannya tidak kembali kepada rakyatnya. Transmigrasi bukan solusi jika hanya menjadi proyek pengalihan masalah tanpa memperhatikan hak masyarakat lokal,” lanjut Paba.
Lebih dari sekadar penolakan administratif, Pemuda Dayak menuding bahwa pembangunan tanpa suara dan partisipasi masyarakat adat adalah bentuk penjajahan gaya baru. Mereka menolak mentah-mentah proyek yang hanya menjadikan masyarakat lokal sebagai pelengkap data, bukan pemilik hak sejati.
“Transmigrasi tidak boleh lagi menjadi proyek satu arah yang hanya menguntungkan satu pihak. Keseimbangan hak dan partisipasi adalah fondasi utama agar program ini tidak kembali melahirkan ketimpangan. Pembangunan tanpa partisipasi masyarakat lokal adalah bentuk penjajahan baru yang dibungkus dalam jargon nasionalisme semu,” tegas Paba.
Pemuda Dayak Kalimantan Barat menuntut agar seluruh skema transmigrasi ditinjau ulang secara menyeluruh. Jika tidak ada jaminan keadilan, partisipasi setara, dan perlindungan hak masyarakat lokal, maka penolakan mereka akan berubah menjadi perlawanan yang lebih luas. Ini bukan lagi sekadar peringatan, ini seruan untuk bangkit melawan ketidakadilan yang telah berlangsung terlalu lama di Bumi Borneo. (Epry Barage)
