Ketua DPD RI Usul Masyarakat Bantu Sumbang Uang untuk Program Makan Bergizi Gratis
Makan Bergizi Gratis diusulkan dibantu masyarakat via zakat. (Ilustrasi: Canva.com)
BERITAINKALBAR.COM, LOKAL – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Bachtiar Najamudin, mengajukan usulan agar masyarakat dapat berkontribusi dalam pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui patungan, salah satunya via zakat.
Usulan ini didasarkan pada karakter masyarakat Indonesia yang dikenal dermawan dan gemar bergotong royong. Sultan menyatakan, keberlangsungan program MBG sulit dicapai jika hanya mengandalkan anggaran dari APBN.
“Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).
Sultan menilai, sifat gotong royong dan kedermawanan masyarakat Indonesia bisa menjadi aset penting dalam menyukseskan program ini. Ia menyarankan agar pemerintah dapat memanfaatkan potensi besar tersebut.
“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” saran Sultan.
Selain mengandalkan partisipasi masyarakat, Sultan juga mengupayakan dukungan dari negara lain. Ia menyebut telah berdiskusi dengan beberapa duta besar untuk meminta kontribusi mereka dalam mendukung program ini.
“Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi, nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita,” ungkapnya.
Sultan menekankan bahwa program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab eksekutif, tetapi juga harus mendapatkan perhatian serius dari parlemen. Sultan pun berharap parlemen melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan program ini berjalan maksimal.
“Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas,” imbuhnya. (da)
